Kamis, 21 September 2017 - 08:16:34 WIB

Tahun 2017, Program Sejuta Rumah Bagi MBR di Sumut Sebanyak 347 Unit

Editor: Administrator | Dibaca: 95
Tahun 2017, Program Sejuta Rumah Bagi MBR di Sumut Sebanyak 347 Unit

PIRAMIDNEWS.COM - Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Ir Ida Mariana MSi
memaparkan tentang program proyek perumahaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal itu dijelaskannya kepada
sejumlah wartawan di ruang Pres Room, Pemerintahaan Provinsi Sumatera Utara, Rabu (20/9).

Dijelaskan Ida Mariana, sebanyak 192.800 unit rumah di Sumut masih dalam kondisi tidak layak huni di tahun 2017, namun untuk  tahun 2017, hanya bisa disediakan pemerintah melalui pembangunan proyek  sejuta rumah untuk MBR sebanyak 347 unit.

Namun tidak tertutup kemungkinan program sejuta rumah itu akan terus bergulir seiring dengan perkembangan situasi saat ini. Ida Mariana, mengakui masih banyak persoalan di daerah dan developer yang dapat melaksanakan pembangunan tersebut.

Sedangkan kapasitas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukinan Provinsi Sumut saat ini hanya sebagai fasilitator dalam pembangunan tersebut. Disebutkannya, proyek pembangunan sejuta rumah tersebut sebagaimana dalam aturan dan perundang-
undangan di antaranya peraturan presiden (Perpres) Nomor 3 tahun 2015 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Salah satunya yang termaktup adalah perintah realisasi penyediaan 603.516 rumah bagi MBR.

Kemudian juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 64 tahun 2016 tentang pembangunan perumahaan bagi MBR yang dikuatkan
dengan peraturan menteri (Permen) PUPR No 21 tahun 2014 tentang tidak dilaksanakannya maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera.

"Sehingga dalam hal ini Pemprov Sumut menyambut baik tentang aturan-aturan yang telah dibakukan untuk mendongkrak pertumbuhan perekonomian masyarakat dalam hal pengadaan rumah, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki
rumah layak huni," jelas Ida Mariana.

Di lain pihak, Ida Mariana mengatakan, untuk menuju jalan lingkungan perumahaan MBR tersebut merupakan tupoksi dinas yang
dipimpinnya. Sedangkan akses jalan menuju lokasi bukanlah menjadi tanggungjawab dinasnya. Sebab dinas perumahaan dan
kawasan permukiman hanya melakukan pengawasan dan pelaksanaan pembangunan di bidang fasilitas umum lingkungan itu sendiri.

Sementara, terkait soal adanya temuan BPK RI cabang Sumut tentang adanya kekuarangan volume dalam pembangunan jalan poros
kawasan permukiman MBR di Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 161.849.671,15, diakuinya, sudah diselesaikan oleh perusahaan terkait, dalam hal ini adalah CV Sari Kasih yang disebut-sebut sebagai pelaksana
pernah disurati oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut yang langsung ditandatangani Ida Mariana selaku kepala
dinas.

“Soal kekurangan volume pekerjaan yang disebutkan itu sudah selesai tahun 2017 ini," terang Ida Mariana, namun tidak dapat
menujukkan bukti autentik penyelesaian pembayaran kekurangan volume pekerjaan itu ke kas daerah. (raf)


Foto: Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut Ida Mariana (kanan)

×