Rabu, 04 Oktober 2017 - 20:49:53 WIB

Soal Sengketa Lahan Poktan Vs PT IPS, DPRD Sumut: Plasma untuk Kelompok Tani Swasembada

Editor: Administrator | Dibaca: 111
Soal Sengketa Lahan Poktan Vs PT IPS, DPRD Sumut: Plasma untuk Kelompok Tani Swasembada

PIRAMIDNEWS.COM - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) akhirnya menuntaskan masalah sengketa lahan antara kelompok tani (Poktan) Swasembada dengan PT IPS di Sei Pahang. Penyelesaian masalah itu tertuang dalam keputusan rapat dengar pendapat antara Poktan Swasembada dengan PT IPS di Ruang Komisi A DPRD Sumut, Selasa (3/10/17).

Rapat dengar pendapat itu dihadiri Kepala Kanwil BPN  Sumut, Kanwil  BPN Kabupaten Asahan mewakili Kapolres Asahan, mewakili Kapoldasu, Camat Sei Kepayang dan Kepala Desa Sei Pahang serta Poktan Swasembada yang dimotori Halim Dalimunthe, selaku dewan Pembina. Sedangkan dari pihak PT IPS tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Ketua komisi A DPRD Sumut Syamsul Qodri Marpaung didampingi Sekretaris Komisi A Sarma Hutajulu dan anggota Peudada Nababan, menegaskan berdasarkan pengakuan Kakanwil BPN sumut, persoalan PT IPS dengan kelompok tani tersebut sudah lama selesai.
Menurutnya, bahwa tahun 2014 yang lalu, sudah ada penyerahaan lahan yang dilakukan oleh PT IPS kepada masyarakat, namun persoalan itu terkendala karena masyarakat penerimanya yang belum didata.

Sejalan dengan hal itu sebagaimana yang disampaikan Kakanwil BPN Sumut Fadli, di hadapan para kelompok tani mengatakan HGU PT IPS terbit tahun 2009, izin diberikan 6.268 Ha. Proses itu diberikan karena lahan belum dibebaskan sebagian. Tahun 2014 PT IPS memohon kepada Bupati Asahan untuk membangun plasma seluas 20 persen dari lokasi areal HGU yang merupakan kebun PT IPS.

Niat baik PT IPS sudah ada sejak lama. Namun persoalan itu belum direalisasikan Pemkab Asahan, kata kakanwil BPN Sumut, yang disambut oleh Ketua Komisi A DPRD Sumut Syamsul Qodri Marpaung. Hanya saja, sambung Kakanwil BPN lagi, bahwa penyerahaan lahan itu untuk plasma yang disponsori oleh Sukmawan tidak berjalan lancar sehingga persoalan ini, bergulir sampai ke dewan dan menjadi berlarut-larut.

Dalam rapat itu,  Sarma Hutajulu mengakui ada 3 Poktan mempersoalkan lahan yang dikuasai PT IPS tersebut selain kelompok tani Swasembada. Untuk itu harap Sarma Hutajulu yang berasal dari Fraksi PDI perjuangan itu meminta kepada masyarakat jangan ada lagi persoalan, PT IPS sudah menyerahkan 20 persen lahan tersebut untuk plasma, tinggal bagaimana merealisasikannya.

Di akhir rapat dengan pendapat tersebut, Ketua Komisi A syamsul Qodri Marpaung menegaskan agar masyarakat melalui Poktan Swasembada agar memusyawarahkannya dan berkomunikasi dengan Pemkab Asahan. "Bicarakan lebih lanjut dengan Pemkab Asahan dan PT IPS, persoalan ini sudah selesai di Komisi A DPRD Sumut. Tinggal sekarang ini hanya pemkab Asahan bagimana menyelesaikan persoalan itu kepada kelompok tani," katanya lagi.

"Secara administrasi sudah selesai, kepala desa tinggal melaporkan kepada Bupati dan mendorong secepatnya tentang plasma itu," sebut Syamsul Qodri Marpaung yang berasal dari Fraksi PKS. Selain itu, terangnya, keberpihakan itu harus adil di tengah-tengah masyarakat. Kemudian lahan masyarakat  yang sempat diserobot oleh PT IPS,  diutamakan harus perioritas untuk mendapatkan lahan plasma itu.  

“Jangan lagi ada sengketa, satukan persepsi dengan pihak lain sehingga semua pihak dapat memakluminya serta kelompok yang bertikai dan terpecah agar menyatu, karena plasma sudah jelas ada," sambungnya sambil menutup pertemuan.  (raf)


Foto: Kantor DPRD Sumut

×