Kamis, 31 Mei 2018 - 08:50:01 WIB

Sidang Lanjutan Dugaan Penjualan Lahan Negara, Empat Saksi Dihadirkan

Editor: Administrator | Dibaca: 75

PIRAMIDNEWS.COM - PN Tipikor Medan kembali menggelar sidang lanjutan dengan terdakwa Tamin Sukardi terkait perkara dugaan penjualan aset lahan negara milik PTPN II seluas 106 hektare yang berada di Desa Helvetia. Sidang perkara ini berlangsung di ruang Cakra Utama, PN Medan, Senin (28/5/2018) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

Saksi yang dihadirkan jaksa penuntut pada persidangan yang diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo didampingi hakim anggota Sontan Mereuke Sinaga dan Merry Purba tersebut memeriksa 4 orang saksi masing-masing dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yakni Drs Sukardi Makmur, Erwin Nasution dari Bidang Pertanahan/Penyelesaian Tanah Negara (BPTN-RI), dan Zakaria Salim serta Basuku M dari dari Pemkab Deli Serdang.

Pada persidangan tersebut saksi Sukardi Makmur mengatakan, berdasarkan nomor 42/HGU/BPN 2002 tanggal 29 November 2002 dikeluarkan lahan tanah dari Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara 2 (Persero) yang penguasaan, pemilik, pemanfaatan dan penggunaannya diserahkan kepada Gubernur Sumut setelah memperoleh izin pelepasan aset dari menteri terkait.

Jelas bahwa atas tanah yang dimohon luasnya 120 hektare terdapat tanaman palawija dan kelapa sawit yang sudah dimiliki masyarakat Desa Helvetia.

Sedangkan saksi Werwin Nasution memaparkan, SK tentang pembagian dan menerima tanah sawah ladang dari mulai Pasar IV sampai pasar X Desa Helvetia adalah merupakan lahan bagian masyarakat  yang sudah digarap. "Kita lihat lampiran peta sertifikat Nomor 59-1997 dengan bukti garapan SKPL-SL dan KTPPT sudah tidak ada masalah di atas tanah HGU PTPN 2," terang Erwin Nasution.

Saksi Zakaria Salim dan Basuku M mengungkapkan, penyelesaian sengketa tanah garapan bernomor TPTGR/03/1/1999 hingga tgl 16 Januari dan surat BPPST no: 14 anggaran 1961 sampai tanggal 20 September sudah bebas sama masyarakat.

Bahwa tanah seluas 120 hektare ini dikeluarkan surat dari PTP-N2 tahun 1952 atau 1953 dengan dilindungi Undang-undang Darurat no: 8 tahun 1945. Bahwa masyarakat setempat pernah menggelar rapat yang dihadiri beberapa pihak dan instansi terkait.

Salah satu pihak yang hadir waktu itu adalah Pemda Tingkat II Deli Serdang, Komisi A DPR-D Tingkat II Deli Serdang, Muspika Labuhan Deli dan Kepala Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, untuk membicarakan masalah tanah garapan supaya diselesaikan.

Pada sidang sebelumnya sejumlah saksi juga dihadirkan, diantaranya Direktur Operasional PTPN II Marisi Butar Butar  yang pada intinya mengaku tidak mengetahui kalau terdakwa Tamin Sukardi menjual tanah negara kepada masyarakat Desa Helvetia. “Saya tidak tau itu Pak Hakim,” ujar saksi Marisi Butar Butar saat sidang lalu.

Namun demikian, di persidangan saksi Marisi mengatakan kalau sepengetahuannya bahwa sebenarnya masyarakat sudah banyak  membangun rumah di atas tanah aset negara seluas 106 hektare yang berada di Desa Helvetia Medan karena lahan tersebut bukan aset PTPN 2 atau milik negara. "Satu persatu di antara warga mempunyai surat yang dikeluarkan pihak kelurahan dan Kecamatan," ungkap Marisi.

Menurut saksi Marisi, tanah seluas 106 hektare itu sejak tahun 2002 sudah habis HGU-nya dan tidak diperpanjang lagi. Bahkan pada tahun 2011, tanah seluas 74 dari 106 hektare tersebut sudah dieksekusi dan diserahkan kepada 65 warga setempat selaku pemilik tanah. (pint)

Foto: Ilustrasi/net

×