Sabtu, 14 April 2018 - 14:37:09 WIB

Partisipasi Pemilih, Sukseskan Pilkada Sumut 2018 Yang Berkualitas

Editor: Administrator | Dibaca: 268
Partisipasi Pemilih, Sukseskan Pilkada Sumut 2018 Yang Berkualitas

Oleh : Rafli Tanjung

PEMILIHAN Kepala Daerah secara serentak yang dilaksanakan pemerintah saat ini merupakan salah satu agenda politik  untuk mewujudkan demokrasi. Perwujudan itu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana   kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis dan berkualitas.

Sejalan dengan pelaksanaan Pilkada secara langsung itu, akan mampu meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dalam menggunakan hak pilihnya, dan  terhindar dari   golongan putih (golput).

Memberikan   hak suara, berarti sudah ikut  dalam kontribusi pemikiran untuk pembangunan lima tahun kedepan. Betapa tidak akhir-akhir ini masyarakat juga sudah mengalami tingkat kejenuhan dalam pelaksanaan pemiliukada maupun pemilu secara nasional. Sehingga tingkat golput  bertambah dari tahun ke tahun.

Hal ini sebagaimana yang terjadi pada Pemilihan kepala daerah tahun 2015 untuk walikota Medan. Hampir di setiap TPS di wilayah kota Medan mengalamai hal yang serupa, sehingga partisipasi masyarakat dalam pemilukada tersebut  rendah.

Begitu juga  Pemilukada di Riau tahun 2015. Tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak suaranya di 9 kabupaten dan kota di Riau, yang menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015 lalu, masih rendah, yakni berkisar 65 persen. Padahal, KPU Riau awalnya menargetkan 80 persen. Artinya  tingkat golput di daerah itu mencapai 35 persen. Dan angka ini cukup tinggi dalam sejarah pelaksanaan pemilu secara langsung.

Begitu juga di beberapa daerah lainnya, angka Golput terus mendominasi. Sehingga partisipasi tingkat pemilih harus menjadi perhatian yang serius bagi peneyelenggara pemilukada dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara. Kedua lembaga ini harus mampu belajar dari pengalaman sebelumnya dalam pelaksanaan setiap pemilu.

Dengan pelaksanaan pemilihan langsung hasil yang diharapkan menjadikan  pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tongak tegaknya demokrasi, di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun ke depan.

Peranan Masyarakat
Dalam pelaksanaan pemilihan umum  (Pemilukada ) secara langsung tersebut, diharapkan berbagai komponen terlibat asgar pelaksanaan dari Pemilukadasung tersebut lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Pelaksanaan pemilu tersebut, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.  

Terkait dengan hal tersebut, kiranya pemilukada langsung tahun 2018 ini untuk pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara  diharapkan menjadi lebih baik dibandingkan  dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya. Dengan pelaksanaan pemilukada ini dapat menciptakan pemimpin bangsa berkarakter negarawan tanpa mental korupsi, Untuk itu, setidaknya terdapat 4 (empat) komponen yang bertangung jawab dalam mensukseskan pemilukada tahun 2018 di Sumut ini di antaranya penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), partai politik, pers dan masyarakat.

KPU dan Bawaslu merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab penuh dalam membentuk dan mengawasi penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan profesional.Sehingga dengan pelaksanaan yang berkualitas jelas akan mendapatkan hasil yang berkualitas pula.

Tingkatkan Kesadaran Berpolitik
Untuk menjaga agar pelaksanaan pemilukada itu berkualitas, harus dihindari dari permainan money politik dan bahkan media juga harus berperan untuk mengantisipasi tentang pemberitaan yang bersifat hoax dan sebagainya.  Partai politik merupakan lembaga politik yang bertangggung jawab dalam memberikan pendidikan politik pada masyarakat melalui berbagai programnya dan kader-kader dengan kualitas dan mental yang tangguh.

Media merupakan lembaga yang bertangung jawab memberikan pengawasan terhadap penyelenggaran pemilu yang bersih, jujur adil, transparan dan profesional. Melalui pemberitaan yang dilakukan oleh media, masyarakat akan memperoleh gambaran umum terkait penyelenggaran pemilu.

Termasuk menginformasikan rekam jejak calon-calon legislatif. Dengan demikian, masyarakat memiliki pengetahuan dan lebih mengenal calon wakil-wakil mereka. Media memegang peran penting untuk mengawal pelaksanaan pemilu 2014 sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas.

Selain itu, media sebagai pemberi informasi harus dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga dapat menggugah partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Untuk itu, lembaga-lembaga ini bertanggung jawab dalam meningkatkan angka partisipasi masyarakat dan menekan golput pada pemilu 2014. Motivasi tersebut dapat diberikan dalam bentuk pendidikan politik. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 02 tahun 2008 dalam pasal 3 disebutkan bahwa partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Di Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh negara. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Selain itu, di atur pula dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan, dll.

Menurut Budiardjo bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara yang secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Dengan demikian partisipasi politik erat kaitanya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah.

Terkait dengan hal tersebut, salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu di Tanah Air dewasa ini adalah menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu. Kondisi itu setidaknya dapat terlihat dari beberapa hasil pelaksanaan Pemilu   sebelumnya, yaitu Pemilu kepala daerah 2008, Pemilu kepala daerah tahun 2013. (Tulisan ini untuk mengikuti lomba karya tulis dalam rangka HUT Pemerintahah Provinsi Sumatera Utara)

Foto: Ilustrasi/net



×