Rabu, 06 Desember 2017 - 07:51:55 WIB

Konpers Program Humasy Pemprovsu Libatkan SKPD "Disoal", Abdul Azis: Program Tumpang Tindih

Editor: Administrator | Dibaca: 58
Konpers Program Humasy Pemprovsu Libatkan SKPD

PIRAMIDNEWS.COM - Program kerja yang diselenggarakan oleh Humas Pemerintahaan Provinsi Sumatera Utara yang melibatkan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan konferensi pers (Konpers) di Ruang Press Room akhir-akhir ini mendapat sorotan  dari Kabid Pemberitaan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Utara Abdul Azis.  "Pasalnya program itu adalah program Dinas Komunikasi dan Informasi," kata Abdul.

"Sampai saat ini, tugas pokok dalam sistem kerja yang diselenggarakan Humas Pemprovsu tersebut sudah tumpang tindih. Bahkan dengan kegiatan itu, sudah melakukan pencaplokan atas kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Utara," kata Abdul Azis ketika berbicara dengan wartawan Piramidnews.com pada sebuah acara Anivesari ke-I salah satu suratkabar mingguan terbitan Medan, Minggu kemarin.

Menurut Abdul Azis, Humasy Pemrovsu itu baru dibentuk, seharusnya mereka menyampaikan pemberitaan dalam tugas kerja Gubernur dan Sekda Provsu setiap melaksanakan kunjungan kerja baik ke daerah maupun di jajaran Pemprovsu.

"Jadi mereka tidak mengetahui apa tugas pokok mereka sebenarnya. Sehingga membuat program konferensi pers dengan seperti itu. Padahal itu tugas Dinas Kominfo Sumut, karena sudah melibatkan umum, dan diinformasikan kepada masyarakat melalui media massa khususnya media cetak," terangnya lagi.

Lebih mencolok lagi kegiatan konferensi pers yang dilaksanakan di Ruang Prees Room Kantor Gubenur Sumatera Utara, Kamis pekan lalu. Dalam pelaksanaan konferensi pers tersebut melibatkan perguruan tinggi swasta yang sengaja diundang pihak Humas untuk ikut mempromosikan sekolah tersebut, dalam kapasitasnya berbicara sebagai narasumber untuk kegiatan akbar yang akan diselenggaran oleh Disnaker Sumut Selasa mendatang.

Adalah Wardayati yang mewakili STIM Sukma Medan, menyampaikan programnya dengan memanfaatkan fasilitas Pemprovsu untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan yang diselenggarakan Disnaker tersebut. Begitu juga Kanwil BPJS yang menyampaikan beberapa persoalan kepada wartawan unit  Pemprovsu, yang didampingi Kabid Humas dan Protokol diwakili Salman (photo)  

Menyoroti hal ini, kegiatan kehumasan sebenarnya perlu dibenahi. Humas Pemrovsu dalam hal ini melibatkan  instansi dengan membonceng pihak lain untuk ikut memanfaatkan para wartawan yang bertugas di Kantor Gubernur Sumut. Meskipun konfrensi pers yang diselenggaran oleh pihak Humas  yang terkesan tebang pilih, menjadikan wartawan ajang mencari kepentingan.

Konon kabarnya, bahwa setiap SKPD yang dilibatkan dalam pelaksanaan konferensi pers memberikan sejumlah uang kepada pihak Humas. Dan hal ini yang dikelola oleh Humas dengan memberikan sekedar uang transportasi kepada wartawan. "Pemberian itupun tebang pilih," kata sebuah sumber di Kantor Gubsu, Senin (4/12).
 
Menanggapi sinyalemen dan tumpang tindihnya program kerja Kehumasan dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Sumut, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Teropong Demokraksi Indonesia (LSM-Torpedo) Sumatera Utara Zainuddin Limbong angkat bicara.

Menurut Limbong, instansi terkait harus melakukan evaluasi terhadap kinerja Humas Pemprovsu dengan memanfaatkan situasi dan keberadaannya sebagai Humas. "Kita sangat mendukung Dinas Kominfo yang mengatakan adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas,  untuk itu Sekda harus bertindak cepat dan tegas memberikan tugas kepada instansi ini," jelasnya lagi.

"Informasi terakhir yang kita peroleh menyebutkan ada sekitar 70 orang wartawan media cetak dan online yang bertugas di Kantor orang pertama di Pemprovsu ini. Namun hanya sekitar 40 orang yang aktif mengikuti konferensi pers tersebut, sedang sisa lainnya tidak pernah menggubris anggaran yang disediakan sebagai uang transportasi untuk wartawan yang ikut dalam konferensi pers tersebut," tambahnya. (ref).


Foto: Kantor Gubsu


×