Kamis, 07 Desember 2017 - 21:01:37 WIB

Suparman Jalani Hukuman, Ketua DPRD Rohul Himbau Warga Hargai Putusan MA

Editor: Administrator | Dibaca: 264
Suparman Jalani Hukuman, Ketua DPRD Rohul Himbau Warga Hargai Putusan MA

PIRAMIDNEWS.COM - Bupati Rokan Hulu (Rohul) H Suparman SSos MSi akhirnya memilih berangkat sendiri ke Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, untuk menjalani hukuman pasca keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) RI.

Dalam putusan kasasi MA RI tersebut, Suparman yang mantan Ketua DPRD Provinsi Riau dinilai melanggar Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Suparman akan menjalani hukuman selama 6 tahun penjara (potong masa tahanan 8 bulan 16 hari)‎ serta denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Sesuai putusan kasasi MA RI, setelah Suparman menjalani masa hukumannya, maka jabatannya sebagai Bupati Rohul yang seharusnya berakhir 2021 bakal dinonaktifkan.

Menyikapi soal pergantian Bupati Rohul, Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH mengatakan proses pemberhentian Suparman tidak perlu dilakukan melalui Rapat Paripurna DPRD Rohul.

Terang Kelmi, sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemberhentian seorang kepala daerah melalui mekanisme Paripurna DPRD hanya dilakukan jika DPRD melakukan impaceman atau pemakzulan terhadap seorang Kepala Daerah, seperti adanya krisis kepercayaaan publik, kepala daerah melakukan tindakan asusila, mengundurkan diri dan atau meninggal dunia.

“Sehubungan kondisi ini, posisi DPRD Rohul hanya bersifat pasif. Kita sifatnya hanya menunggu surat pemberhentian dari Mendagri," ucap Kelmi.

Kelmi mantan Ketua KNPI Rohul ini menambahkan, sesuai UU, proses pemberhentian Suparman sebagai Bupati Rohul nantinya akan diusulkan oleh Gubernur Riau ke Mendagri.

Lalu, Mendagri yang akan menindaklanjuti dengan mengeluarkan SK Pemberhentian Bupati dan pengangkatan Wakil Bupati sebagai Bupati sekaligus pemberhentian Wakil Bupati.

“Proses pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati juga tidak perlu proses paripurna. Untuk mencari Wakil Bupati itu akan ada prosesnya yang sudah diatur Undang-Undang," terang Kelmi.

Sambil menunggu surat pemberhentian resmi dari Mendagri, Kelmi selaku Ketua DPRD Rohul meminta serta berharap agar roda pemerintahan di Pemkab Rohul tetap berjalan normal seperti biasanya.

“Kita harap semua pihak menghormati dan menghargai keputusan tersebut, dengan cara yang baik. Tidak boleh melakukan respon berlebihan dan harus saling menjaga perasaan, demi menjaga kondusifitas," himbau Kelmi. (Mad)

Foto: Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri saat diwawancarai awak media Rohul belum lama Ini.

×