Minggu, 05 November 2017 - 02:19:49 WIB

Kades Babussalam Buat Program Prosesi Warga Pendatang Masuk Suku

Editor: Administrator | Dibaca: 123
Kades Babussalam Buat Program Prosesi Warga Pendatang Masuk Suku

PIRAMIDNEWS.COM-Desa Babussalam membuat program prosesi masyarakat pendatang yang sudah berdomisili di Babussalam Kecamatan Rambah masuk suku secara massal tahun ini. Ini sebagai bentuk dukungan menyukseskan program Bupati Rokan Hulu (Rohul) Suparman yakni 'Negeri Suluk Berpusako Nan Hijau'.

Dikatakan Kepala Desa (Kades) Babussalam Basron, program itu bukan bentuk intervensi bagi warga pendatang. Namun, upaya meningkatkan persatuan serta rasa kekeluargaan masyarakat. Apalagi, Babussalam adalah desa adat yang berada di tengah Kota Pasir Pangaraian. Selain itu, ini juga bentuk membangun karakter bangsa sebagaimana pepatah 'Di mana tanah dipijak di situ langit dijunjung'.

“Program tersebut, bukan program kades. Namun, itu disepakati dan sudah dimusyawarahkan empat kali bersama datuk adat dan ninik mamak, tentang persoalan dalam menghidupkan kembali adat istiadat di Desa Babussalam,” terang Kades Babussalam Basron didampingi Sekdes Abdul Hakim dan pendamping desa.

Hal ini disampaikannya saat empat perwakilan Universitas Riau (UR) berkunjung ke Desa Babussalam, Jumat (03/11/2017). Rombongan dipimpin Firdaus, Dekan Fakultas Hukum UR. Lalu, ikut pula Dr Miksasa Indra Wakil Dekan I, Dr Hayati Yusni Wakil Dekan II dan Ardiansyah, Kabag Pidana, Jumat (03/11/2017).

Dikatakan Basron pula, selain kegiatan ekonomi karakyatan, UR juga mendukung kegiatan prosesi masyarakat pendatang yang berdomisili di Babussalam untuk masuk suku secara massal. Apalagi, itu sudah diprogramkannya dan dianggarkan Rp15 juta melalui Dana Desa (DD).

“Ke depannya, seluruh warga Babussalam harus miliki induk suku di tujuh suku yang ada. Yakni, Suku Ampu, Melayu, Kuti, Kandang Kopu, Muniliang, Bonouo dan Pungkuik. Masyarakat yang berada di Babussalam, mereka harus memiliki orangtua angkat melalui suku yang ada. Nantinya, bila ada permasalahan, maka induk suku orangtua angkat yang menyelesaikannya secara adat, baik persoalan hukum dan lainnya. Tidak harus ke polisi,” kata Basron.

Pendampingan

Terkait pendampingan program di Desa Babussalam, diakuinya bahwa UR milik masyarakat. UR punya tanggung jawab melestarikan adat dan kebudayan. Mereka siap bekerja sama, yakni Fakultas Hukum berbasis Melayu. Mereka juga wajib mengangkat kearifan adat lokal Melayu.

“Di UR ada empat 4 mata kuliah terkait hukum adat, perkawinan, desa adat, pengelolaan SDA adat Melayu. Persoalan nantinya bisa diselesaikan ninik mamak, dan tidak semua masalah harus dilaporkan ke polisi. Sebenarnya, ini amat baik namun cukup diselsaikan dengan adat,” kata Firdaus.

“Kemudian, dengan adanya kearifan lokal di suatu desa, maka seluruhnya duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Kemudian, semua masalah diselesaikan oleh adat. Sehingga, UR bekewajiban mengangkat kearifan lokal adat Melayu di Desa Babussalam. Kita akan gali dan angkat, sebagai rujukan kita punya adat istiadat,” ucapnya.

Basron menyebut, saat ini pihaknya bersama masyarakat mendukung program Negeri Suluk Berpusaka Nan Hijau. Pusaka yakni adat, sedangkan nan hijau adalah program kebun kurma dan agropolitan sebagai upaya peningkatan ekonomi kerakyatan.

“Saat ini, warga pendatang yang sudah menetap di Babussalam sekitar 400 jiwa. Mereka belum mempunyai induk suku di desa kita. Sedangkan, penduduk kita kini capai 2.473 jiwa dengan total 623 Kepala Keluarga (KK). Kita ajak keluarga untuk masuk suku, yang bertujuan menyatukan seluruh masyarakat di Babussalam, tentunya di bawah pembinaan UNRI,” ungkap Basron. (mad)

Foto: Suasana kunjungan Dekan Fakultas Hukum UR dan rombongan di Kantor Desa Babussalam, Jumat (03/11/2017). (sumadi)

×