Kamis, 28 September 2017 - 09:08:31 WIB

Perkara Pungli di Dinas PUPR Pekanbaru, PH: Dakwaan Jaksa Tidak Lengkap

Editor: Administrator | Dibaca: 248
Perkara Pungli di Dinas PUPR Pekanbaru, PH: Dakwaan Jaksa Tidak Lengkap

PIRAMIDNEWS.COM - Kuasa hukum terdakwa Zulkifli Harun, Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, yang terjerat perkara pungutan liar (Pungli) dalam pengurusan izin usaha, menilai dakwaan Jaksa tidak cermat dan tidak lengkap dalam penerapan susunan dakwaan.

"Dakwaan jaksa tidak lengkap dan tidak cermat, untuk itu mohon  kepada majelis hakim untuk dapat menolak dan membatalkan dakwaan jaksa," kata Syahril SH selaku kuasa hukum terdakwa Zulkifli Harun seperti disampaikannya dalam nota eksepsi pada sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (27/9/19).

Selain itu, Syahril meminta kepada majelis untuk membebaskan kliennya Zulkifli Harun dari dakwaan jaksa. Selanjutnya, setelah nota eksepsi dibacakan, persidangan yang dipimpin majelis hakim Rinaldi Triandiko memberi kesempatan kepada jaksa penuntut untuk menanggapi eksepsi terdakwa yang disampaikan pada sidang pekan depan.

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Oka Regina SH dam M Amin SH, Zulkifli Harun didakwa telah melakukan perbuatan
melawan hukum atau melanggar sumpah sebagai pegawai negeri sipil atau pejabat negara dengan melakukan permintaan atau
menerima sejumlah uang yang melanggar ketentuan sebagai pejabat negara.

Atas penerimaan uang secara tidak resmi itu Ia pun ditangkap tim saber pungli Polda Riau. Terdakwa Zulkifli ditangkap setelah tiga orang bawahannya ditangkap saat operasi tangkap tangan (OTT) saat melakukan pungli di Dinas PUPR.

Bermula pada 9 April 2017 lalu, tiga tenaga honorer di Dinas PUPR Pekanbaru, Said Al Kudiri (22), Martius (34) dan M Hairil (22) ditangkap tim saber pungli saat menerima uang untuk pengurusan izin usaha.

Dari pengakuan ketiga tenaga honorer tersebut, uang sebanyak Rp 10 juta hasil pungli itu diserahkan kepada atasannya
Zulkifli Harun.

Atas perbuatannya, Zulkifli Harun dijerat Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 a UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan UU no 31 tahun 1999, tentang pemberantasan korupsi. (ap)


Foto: Ilustrasi/net

×