Rabu, 27 Februari 2019 - 22:34:53 WIB

APBD Riau Belum Hemat

Editor: Administrator | Dibaca: 84
APBD Riau Belum Hemat

PIRAMIDNEWS.COM-Belanja daerah Provinsi Riau dalam tiga tahun terakhir, 2017-2019, belum maksimal dalam penghematan. Ini dilihat dari item anggaran yang tidak efesien.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menyatakan bahwa pemerintah daerah masih dapat menghemat anggaran untuk belanja–belanja tersebut. Demikian disampaikan seorang penilitinya, Tarmizi, dalam diskusi publik di Pekanbaru, Rabu, 27 Februari 2019.

"Misalnya, terdapat belanja rutin dalam tiga tahun terakhir. Di situ ada delapan item anggaran Provinsi Riau yang masih menyedot APBD Provinsi Riau cukup signifikan. Selain belanja perjalanan dinas, maka minum, juga ada anggaran lainnya yang diperuntukan sebagai pendukung kegiatan, bukan kegiatan utama untuk mencapai hasil kinerja program pemerintah daerah.

Lebih lanjut, pemborosan belanja cukup besar digunakan untuk perjalanan dinas. Pada tahun 2019, itu mencapai Rp401 miliar. Meskipun anggaran perjalanan dinas menurun setiap tahunnya, namun anggaran perjalanan dinas untuk DPRD Riau meningkat ini menjadi Rp167 miliar dari tahun sebelumnya Rp163 miliar tahun 2018.

"Artinya, Pemerintah Provinsi Riau dalam tiga tahun pemerintah hanya berani mengurangi belanja perjalanan dinas untuk pemerintah atau eksekutif. Sementara, tidak berani mengurangi perjalanan dinas di DPRD. Seharusnya, anggaran harus dirasionalisasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya," kata Tarmizi.

Layanan Dasar

Sebenarnya, lanjutnya. jika anggaran di atas direncanakan lebih efisien, maka alokasi anggaran untuk kebutuhan pelayanan dasar dapat ditutupi. Salah satu yang mesti harus di efisienkan lebih adalah perjalanan dinas.

"Pemerintah daerah harusnya lebih detail dalam merencanakan perjalanan dinas. Hampir semua kegiatan yang ada di APBD seluruhnya menggunakan anggaran perjalanan dinas luar daerah, meskipun jika dilihat dari tujuan kegiatan tersebut untuk dilakukan di dalam daerah," katanya lagi.

Selanjutnya, dilihat dari anggaran kesehatan tahun 2019 sebesar Rp9,17 triliun, terdapat anggaran di luar gaji sebesar Rp1,11. Namun, mestinya besaran anggaran tersebut harus berorientasi pada prioritas untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggaran kesehatan dalam yang dianggarkan dalam APBD, sebagaimana mandat pasal 171 Undang-undang Kesehatan.

Kepentingan pelayanan publik tersebut meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi.

Melihat kondisi tersebut, Fitra Riau meminta, dalam urusan wajib kesehatan dan pendidikan, yang perlu diperhatikan adalah orientasi belanja tersebut benar-benar dapat termanfaatkan oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat tidak mampu, seperti layanan kesehatan dan pendidikan gratis.

Kemudian, Gubenur Riau perlu melakukan evaluasi kembali atas perencanaan anggaran APBD, terutama untuk tahun 2019 ini, yang memungkinkan untuk dilakukan perubahan. Selanjutnya, pemerintah perlu memperketat penggunaan anggaran terutama anggaran perjalanan dinas dan anggaran–anggaran lain yang berpotensi boros dan tidak berorientasi pada tujuan pembangunan daerah. (rls)

Foto: Suasana rapat paripurna DPRD Riau beberapa waktu lalu.

×