Selasa, 28 November 2017 - 23:09:43 WIB

Paripurna Laporan Banggar tentang Nota Keuangan Perubahan APBD Bengkalis 2017 Berjalan Lancar

Editor: Administrator | Dibaca: 202
Paripurna Laporan Banggar tentang Nota Keuangan Perubahan APBD Bengkalis 2017 Berjalan Lancar

RAPAT paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bengkalis H Abdul Kadir berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bengkalis, Selasa (24/10/17). Rapat dimulai pukul 18.00 WIB, Selasa (24/10/20) mengingat masuknya waktu shalat maghrib, sidang ditunda selama 15 menit dan dilanjutkan kembali pukul 18.50 WIB.

Seperti dilansir dprd.bengkaliskab.go.id, turut hadir pada kesempatan itu Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Wakil Ketua DPRD Indra Gunawan Eet, Zulhelmi dan Kaderismanto serta 33 anggota DPRD bengkalis, Plt Sekretaris Daerah H Arianto, Plt Badan Pengelola Keuangan dan Aset, Bustami HY dan sejumlah Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkup Pemkab Bengkalis.

Proses pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 yang relatif lebih singkat dan lancar, mencerminkan semangat kebersamaan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis yang
merupakan bentuk dari rasa tanggung jawab seluruh anggota yang terlibat dalam proses penyusunan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2017, guna menghasilkan sebuah  Perubahan APBD yang taat aturan dan diharapkan mampu memacu laju percepatan
pertumbuhan perekonomian serta dapat menuntaskan permasalahan masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Adapun hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis yaitu: Pendapatan Daerah, Pendapatan Tahun Anggaran 2017 yang semula ditetapkan sebesar Rp 3.480.370.992.585,00 berubah  menjadi  Rp 3.955.456.522.539,34 atau bertambah sebesar Rp 475.085.529.954,34. Belanja Daerah, Belanja pada Tahun 2017 yang semula ditetapkan sebesar Rp 3.701.262.514.036,43  berubah menjadi Rp 3.965.365.749.749,66 atau bertambah sebesar Rp.264.103.235.713,23.

Pembiayaan Daerah, Pembiayaan Daerah Tahun 2017 yang semula ditetapkan sebesar  Rp 220.891.521.451,43 berubah  menjadi  Rp
9.909.227.210,32 atau berkurang sebesar Rp 210.982.294.241,11.

Penyerahan pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap penyampaian Nota Keuangan RAPBD T.A 2018 kepada PLT Sekda Ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir mengatakan, dengan kesepakatan yang diambil antara Banggar dengan TAPD dalam persetujuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017,  Banggar meminta untuk Pemerintah Daerah menyelesaikan hak-hak Pegawai Daerah Kabupaten Bengkalis baik itu Gaji, Insentif dan Tunjangan lainnya.

Kepada Bapenda, DPRD Bengkalis meminta untuk lebih aktif dan menggali PAD untuk mengantisipasi apabila terjadi kegagalan-
kegagalan dalam mencapai pendapatan dari dana perimbangan. Untuk menjadi perhatian bersama bahwa semua kesepakatan antara
Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis harus benar-benar diakomodir
dan direalisasikan.

dp

 Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD H Abdul Kadir

Kesepakatan yang telah melewati proses pembahasan dan mekanisme yang sesuai aturan tersebut mengikat secara formil, Ketua
DPDR mengatakan, "Setelah pengesahan Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 dan setelah selesai verifikasi di
Provinsi Riau, kami minta kepada Saudara Bupati Bengkalis sebagai penanggung jawab pelaksanaan Perubahan APBD tahun 2017  
untuk segera menyerahkan dokumen Perubahan APBD 2017 kepada DPRD Kabupaten Bengkalis karena hal ini tertuang dalam Tata
Tertib DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 18 Tahun 2017 pasal 69 ayat 3.

Tatib No 18 Tahun 2017 pasal 69 ayat 3 tersebut berbunyi “Setelah hasil verifikasi yang dilakukan oleh Gubernur tentang Perda APBD, pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) wajib menyerahkan dokumen tersebut ke DPRD dalam hal ini Badan Anggaran (Banggar) sebelum mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD.”

Sementara itu, Bupati Bengkalis Amril Mukminin dalam kata sambutannya menyatakan pihaknya sangat menghargai sikap keterbukaan dari DPRD Kabupaten Bengkalis, baik pada saat penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan maupun
saat pembahasan dengan seluruh SKPD.

"Selama proses pembahasan,  kami telah menerima tanggapan, saran maupun koreksi dari bapak dan ibu anggota dewan yang
terhormat, hal ini kami rasakan sangat membantu kami dalam menyelesaikan tahapan-tahapan penting pelaksanaan anggaran
dengan telah disahkannya perubahan APBD ini," ujar Bupati.

Sebagaimana telah dibacakan Oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis tadi, terang Amril,  bahwa APBD Kabupaten Bengkalis tahun
anggaran 2017 mengalami perubahan dari sebelumnya sebesar Rp 3.701.262.514.360.43 menjadi Rp 3.965.365.749.749.66 atau
mengalami peningkatan sebesar Rp 264.103.235.713.23.

Dikatakan Bupati, total perubahan APBD tersebut telah mencakup penyelenggaraan pembangunan dalam semua urusan yang menjadi
kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yakni urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan penunjang, urusan pendukung, urusan kewilayahan
dan urusan kesatuan bangsa dan politik yang tersebar ke dalam 46 perangkat daerah.

Perubahan belanja kegiatan, selain menjamin fokus pada prioritas daerah tahun 2017 juga tetap mengedepankan aspek pemerataan ke semua sektor dan wilayah Kabupaten Bengkalis. Rasionalisasi yang terjadi tetap mempertimbangkan pembangunan pada seluruh sektor dan wilayah bergerak secara baik.

Selanjutnya, dengan disahkannya APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2017, Bupati berjanji akan menginstruksikan kepada
seluruh kepala perangkat daerah dan unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis selaku pengguna anggaran untuk segera
mempersiapkan seluruh administrasi, prosedur teknis dan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.

"Siapkan schedule dan laksanakan segera, karena apa yang telah dianggarkan menjadi kewajiban yang melekat dan akan
dipertanggungjawabkan oleh perangkat daerah masing-masing, baik progres, manfaat maupun dampaknya bagi pembangunan
Kabupaten Bengkalis secara umum. Kami mengajak pimpinan dan anggota DPRD beserta seluruh komponen masyarakat Kabupaten
Bengkalis untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan pembangunan yang kita laksanakan, kita kawal dan kita evaluasi demi
mencapai tujuan bernegara, dan memberikan yang terbaik bagi daerah ini," himbau Amril.

Sebelumnya, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis Terhadap Nota Keuangan dan Renperda Perubahan APBD
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017, Selasa (17/10/17) berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Bengkalis Lantai II.

Dihadiri Bupati Bengkalis diwakili Plt Sekda Kabupaten Bengkalis H Arianto, Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Ketua Fraksi, Ketua
Komisi dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Pandangan umum tersebut disampaikan oleh 7 Fraksi di DPRD yaitu dari Fraksi Partai Amanat Nasional yang dibacakan juru
bicaranya Zamzami SH yang di antaranya meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan antara belanja yang dilakukan
dengan pendapatan yang didapat Daerah. Hal ini tentunya selaras dengan kondisi keuangan Daerah yang setakat ini mengalami
defisit anggaran.

Terkait Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun anggaran 2017, Fraksi
PAN  meminta agar Pemerintah Daerah lebih selektif dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dan memberikan rasa aman,
nyaman, serta harus menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat.

Terhadap sumber Keuangan Daerah, Fraksi PAN meminta agar Pemerintah Daerah tidak hanya menggantungkan sumber keuangan pada dana bagi hasil saja. Seperti yang dipahami bersama bahwa DBH bersifat sangat fluktuatif dan tergantung pada lifting
perusahaan minyak yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bengkalis.

"Untuk itu kami meminta agar Pemerintah Daerah dapat lebih menggali dan mengeksplor terhadap sumber pendapatan lainnya.
Selanjutnya kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, secara khusus meminta kepada Pemerintah Daerah untuk membuat program
padat karya demi meningkatkan taraf hidup masyarakat," sebut Zamzami.

Fraksi PAN DPRD Bengkalis juga menyoroti sebagaimana janji Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis
Tahun 2016–2021 terkait meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia, bahwa arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam
penjabarannya adalah memberikan dukungan terhadap upaya–upaya pendirian Universitas dan peningkatan kualitas perguruan
tinggi agama dan vokasi.

"Selaras dengan hal tersebut, kami meminta kepada Pemerintah Daerah untuk terus memberikan bantuan pembangunan infrastruktur serta operasional perguruan tinggi yang berada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Bengkalis," ujar Zamzami.

dp2

Bupati diwakili Sekdakab H Arianto menyerahkan jawaban pemerintah kepada Ketua DPRD Bengkalis H Abdul Kadir

Terkait Ranperda yang sudah masuk dalam Prolegda tahun 2017, Fraksi PAN mendorong untuk segera dibentuk Pansus agar
Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat segera disahkan dan diberlakukan mengingat waktu yang sudah semakin singkat.
Fraksi PAN DPRD Bengkalis secara khusus ingin memberikan apresiasi terhadap Bank Riau Kepri yang notabene merupakan salah
satu Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam kurun waktu beberapa tahun, modal yang telah diberikan dapat di kembalikan sebagaimana kesepakatan yang dibuat. Untuk itu kami meminta Pemerintah kabupaten Bengkalis untuk dapat mempertimbangkan penambahan penyertaan modal kepada Bank Riau–Kepri ke depan.

Kedua, Fraksi Partai Golongan Karya yang dibacakan Syahrial ST  menyampaikan meminta Pemerintah Daerah melakukan penuntasan
kegiatan-kegiatan yang berkesinambungan dari tahun 2016–2017. Terhadap Nota keuangan ini Fraksi Golkar berharap di RKA
Pemerintah Daerah mampu menjelaskan item per item.

Fraksi Golkar juga meminta kepada Pemerintah Daerah kalaupun ada yang dirasionalisasi item apa saja yang dirasionalisasi.
Terjadinya trend penurunan Pendapatan Daerah yang cukup signifikan, terutama dari penerimaan dana perimbangan, penambahan
alokasi belanja dan adanya perubahan pembiayaan Daerah Pemerintah dituntut untuk melakukan upaya sedikit demi sedikit
mengurangi ketergantungan terhadap DBH.

Pemerintah Daerah harus proaktif mencari masukan lain selain DBH, dan harus mengejar bola baik ke tingkat provinsi maupun pusat. Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan evisiansi dan fokus terhadap kebijakan RPJMD.

Fraksi Golkar juga menyarankan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurangi kegiatan–kegiatan yang hanya bersifat serimonial
tanpa menyentuh persoalan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang dibacakan H Jasmi dan menyampaikan pandangan umum sebagai berikut:

Perubahan APBD yang dilakukan sejalan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA karena tidak tercapainya
proyeksi pendapatan Daerah, alokasi belanja Daerah dan pembiayaan yang semula ditetapkan. "Oleh karena itu kami mengharapkan kepada Pemerintah agar kiranya prioritas pembangunan yang berpengaruh secara langsung pada ekonomi kesejahteraan masyarakat sangat perlu dan mendesak harus menjadi prioritas utama dan serius guna terciptanya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis," ungkap H Jasmi.

Selanjutnya terkait dengann pembayaran hutang ke RSUD Mandau dan Bengkalis tahun 2016 sekitar Rp 17 miliar, Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera mohon diperhatikan solusi jalan keluarnya karena terkait dengan keberlangsungan tenaga medis dan operasional.

Adapun poin ketiga pada pandangan Fraksi PKS ini adalah struktur anggaran keuangan Pemda agar betul–betul dikaji dan dibagi
secara proporsional dan seimbang mengacu pada ketentuan yang ada dan pemasukan dan pengeluaran pendapatan. Fraksi PKS
menginginkan seminimal mungkin tunda bayar untuk pekerjaan–pekerjaan yang ada di Bengkalis.

Poin empat yang disampaikan dan juga perlu mendapat perhatian serius adalah terkait prioritas pembayaran untuk tenaga honorer dan tenaga kontrak, Fraksi PKS memohon kepada Pemerintah Daerah.

Fraksi PKS juga berharap Pemerintah agar lebih serius dalam mengoptimalkan segala potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
belum terkelola secara baik. "PAD yang optimal dapat mengurangi ketergantungan kita pada bagi hasil migas. Kita sama–sama
maklum bahwa secara nasional, ekonomi kita belum stabil terutama pada sektor migas, harga minyak yang belum membaik serta
produksi minyak yang belum menggembirakan tentunya berpengaruh terhadap keuangan kita," cetusnya.

Keempat, melalui jubir Febriza Luwu,  Fraksi PDI Perjuangan menyatakan sikap kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai
berikut: Terjadi kenaikan Pendapatan Daerah dari dana perimbangan yang dijelaskan dalam penyampaian nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2017, bahwa penambahan tersebut lebih pada selisih besar angka tunda bayar kegiatan tahun 2016, yang dialokasikan ke dalam penjabaran APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp 421 miliar dengan besaran pengurangan dari efesiensi belanja tahun berjalan.

Kondisi tunda bayar kegiatan, juga akan terjadi di tahun 2017, karena terjadinya defisit Anggaran APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2017. "Maka kami meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk merasionalisasikan Belanja Daerah yang antara lain  Pemberian insentif kepada ASN Kabupaten Bengkalis dan Pemangkasan Anggaran Desa," terang fraksi ini.

Membuat formasi baru terhadap penghitungan insentif dengan sistem reward and funisment (target pemangkasan/penghematan 50%)
atau setara Rp 300 miliar, alokasi SPPD OPD serta belanja rutin OPD yang profesional. Menyegerakan Tim Khusus menarik APBN sebesar-besarnya ke Bengkalis.

Dalam penjelasan nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2017, penambahan pendapatan asli Daerah terjadi karena adanya tambahan
Dana Bos, sedangkan target penerimaan dari Retribusi Daerah mengalami pengurangan atas pertimbangan realisasi hingga Triwulan III tahun 2017.

"Dengan kondisi ini, kami minta secepatnya memaksimalkan percepatan peningkatan PAD dengan serius dan Fokus dengan
membangun sumber-sumber keuangan baru, mulai dari sektor pariwisata, pertambangan, pajak Daerah dan usaha-usaha milik
Daerah. BAPENDA segera membuat format perubahan BJOP dan mengevaluasi seluruh perusahaan perkebunan yang telah melaksanakan amanah UU terkait MoU Plasma untuk kepentingan pajak Daerah, terutama peningkatan pajak perhotelan parkir," ujarnya.

Membuat formasi baru target PAD setiap SKPD dengan memberikan penghitungan insentif dengan sistem reward and Funisment
dibuktikan dengan Pakta Integritas.

Terjadinya keterlambatan dana transfer pusat ke daerah di tahun 2017, nilai fraksi ini,  salah satunya adalah diakibatkan lambatnya pelaksanaan pelelangan kegiatan APBD tahun 2017, sehingga progres realisasi APBD 2017 tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Terhadap pelayanan hak dasar kesehatan masyarakat miskin Kabupaten Bengkalis yang telah dianggarkan dalam APBD tahun 2017,
baik jumlah anggaran dan kepesertaannya, dimana sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku penjaminan kesehatan
tersebut dilakukan oleh BPJS.

Fraksi PDI-P ini juga mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa
untuk mempercepat proses pemekaran Kelurahan/Desa dan Kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kemenko Maritim dan Kementerian Pariwisata, Pemerintah
Kabupaten Bengkalis disarankan secepatnya menguasai lahan Pariwisata di Kecamatan Rupat Utara sehingga ke depan siapapun
investor dan pihak ketiga yang berinvestasi pada sektor Pariwisata ini harus berhubungan langsung dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Fraksi PDI-P juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk mengikuti saran hasil rapat dengan Tiga Kementerian
tersebut dan secepatnya membentuk tim Khusus percepatan status kawasan ekonomi khusus pariwisata Pulau Rupat karena ini
hanya menunggu kajian akademisnya saja.

Kelima, Sukaddi dari Fraksi Partai Demokrat mengritisi hal–hal strategis dan beberapa hal penting yang menjadi catatan dalam pandangan umum Fraksi Partai Demokrat, bahwa dalam RANPERDA perubahan ini menegaskan Pemerintah Daerah agar lebih jeli dalam menyusun perencanaan program seperti apa konsep perencanaan Pemkab Bengkalis yang berpegang teguh pada prinsip
efesiensi dan efektifitas dengan skala prioritas, seperti merencanakan sebuah bangunan, jalan, pengadaan-pengadaan barang dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian menyesuaikan kondisi dan situasi dengan mengacu pada jutlak dan juknis serta regulasi hukum.

Dalam dokumen anggaran APBD tahun 2017 baik APBDP tahun 2017 Fraksi Demokrat mengingatkan pada Pemkab Bengkalis lebih
transparansi tentang angka hasil berapa nilai APBD murni baik yang sudah dirasionalisasi oleh kebijakan Pemerintah pusat, dan dipublikasikan dengan rinci dan jelas.

Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Bengkalis dalam Anggaran Perubahan Kabupaten Bengkalis tahun 2017 berdasarkan pidato
Bupati tentang kebijakan umum anggaran APBD tidak terdapatnya asumsi dan target yang sangat jelas sesuai yang direncanakan
dalam perencanaan. "Namun kami juga tidak melihat kebijakan umum maupun anggarannya," ujar Sukaddi.

Dengan alokasi belanja Daerah untuk jaminan kesehatan Fraksi, Partai Demokrat Kabuapten Bengkalis mempertanyakan dalam
upaya Pemkab meningkatkan pelayanan kesehatan, Fraksi kami meminta jumlah jaminan kesehatan terhadap masyarakat tentang
kebijakan umum anggaran APBD Kabupaten Bengkalis dilihat dari pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat
saat ini, bagaimana para meter tolak ukurnya.

Peningkatan PAD di APBD perubahan diasumsikan meningkat Rp 203.780.298.425,66. "Fraksi kami justru belum lihat aset Daerah
yang optimal sehingga bisa berkontribusi secara signifikan untuk PAD. Seperti apa pengelolaan aset daerah seperti Pujasera Duri, Waterboom Bengkalis, Kolam Renang di Wonosari, pariwisata Selat Baru, pariwisata Rupat, pariwisata Bukit Batu dan lainnya, serta pelabuhan BUMD Bengkalis dan pelabuhan atau dermaga lainnya.

Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Bengkalis menyarankan pada Pemkab Bengkalis dalam anggaran perubahan APBD tahun 2017,
mendorong sektor pertanian dan kelautan secara tegas masuk dalam kategori prioritas pembangunan, disamping dapat menggerakkan ekonomi lokal juga bisa mengurangi angka kemiskinan di desa–desa karena sebagian warga miskin adalah bekerja
di sektor tani dan nelayan. Dengan adanya perubahan regulasi tentang kewenangan sekolah, maka berdasarkan undang–undang
No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kabupaten Bengkalis berkewajiban mengelola dan mengembangkan SD dan SMP.

Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Bengkalis menanggapi terdapatnya keuangan Daerah terjadinya kekosongan agar dapat instansi
terkait lebih transparan pada masyarakat mengenai Out dan IN APBD Kab. Bengkalis tahun 2017. "Mohon diperjelas dan dipublikasikan perutukannya," sarannya.

Keenam, Lamhot Nainggolan dari Fraksi Gerindra Garuda Yaksa  menyampaikan pandangan umum Fraksi sebagai berikut: APBD merupakan dokumen publik yang menjadi instrument penting penyelenggaraan Pemerintah Daerah agar berjalan secara efektif dan akuntable, hal ini bisa dipahami karena di dalam APBD terdapat perencanaan menyangkut pendapatan dan belanja serta Pembiayaan Daerah yang diasumsikan secara terukur selama 1 tahun.

Dalam Perjalanannya asumsi yang dibuat dalam APBD tidak selalu sejalan dengan implementasinya baik di pos Pendapatan,  Belanja, maupun Pembiayaan sehingga diperlukan penyesuaian baik penambahan maupun pengurangan dimana penyesuaian tersebut
dilakukan APBD Perubahan.

Selanjutnya mengingat waktu yang tersedia untuk mengimplementasikan Perubahan APBD yang relatif sempit, maka dengan ini kami mengingatkan kebijakan terhadap perencanaan pada pos Belanja, yaitu Belanja hanya dilakukan dengan kriteria: Belanja wajib serta  mengikat, Belanja yang sangat penting dan mendesak, belanja yang realistis 7 terukur bisa dilaksanakan dari segi waktu dan aspek teknis pelaksanaan serta Belanja sebagai konsekuensi kebijakan Pemerintah pusat.

"Mengingat singkatnya waktu di APBD-P 2017, kami Fraksi Gerindra mendesak kepada Dinas PU dan Dinas Perumahan Pemukiman
lebih memprioritaskan program yang sifatnya cepat terlaksana dan jangan sampai membuat program yang jelas – jelas tidak mungkin bisa dilaksanakan di bulan Desember, terutama yang berhubungan dengan fisik, kecuali ada hal yang sifatnya mendesak," sebut Lamhot Nainggolan.

Penambahan anggaran di beberapa OPD Mohon di prioritaskan hal-hal yang sifatnya mendesak dan bisa dipastikan di Tahun 2017
bisa selesai, jika ada kegiatan fisik yang masih diragukan, mohon didrop dan diagendakan di tahun 2018.

Ketujuh, Firman dari Fraksi Gabungan Negeri Junjungan menyampaikan beberapa catatan penting di antaranya bahwa Pendapatan
Daerah, dengan kondisi keuangan daerah sebagaimana telah dijelaskan mengalami penurunan yang signifikan.

"Kami melihat belum adanya upaya serius yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Bengkalis khususnya Badan Pendapatan
Daerah dalam menggali potensi pendapatan Daerah. Pengurangan realisasi retribusi Daerah hingga triwulan III tahun 2017 ini
semestinya tidak terjadi, karena perkiraan tersebut semestinya sudah disertakan dengan formulasi kebijaksanaan dalam implementasinya.

APBD Perubahan Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2017 ini, katanya, hendaknya juga memperhatikan pelaksanaan program
prioritas untuk dapat terlaksana dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan diharapkan dapat menyesuaikan belanja langsung dan
belanja tidak langsung secara proporsional.

Pengurangan anggaran terhadap kegiatan–kegiatan rutin, rapat–rapat, perjalanan dinas, honor–honor kegiatan, acara–acara seremonial dan kegiatan lainnya yang dirasa tidak memiliki saling keterhubungan yang kongkrit terhadap pencapaian program prioritas guna mengefisiensi anggaran.

"Terkait dengan kondisi perekonomian nasional yang belum benar-benar pulih sebagaimana yang kita maklumi bersama ini hendaknya juga berbanding lurus dengan upaya–upaya yang ditempuh dalam mengatasi situasi ini, peningkatan kinerja, perubahan budaya kerja, budaya hidup sederhana, budaya bekerja dengan anggaran yang efesien. (ADVERTORIAL/sir)

Foto Utama: Rapat Paripurna Laporan Banggar tentang Nota Keuangan Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2017 dipimpin Ketua DPRD Bengkalis H Abdul Kadir didampingi para Wakil Ketua DPRD, Selasa (24/10/17).


×