Advertorial kab-inhu
Kamis, 28 September 2017 - 23:07:08 WIB

Ini Tanggapan Fraksi DPRD Inhu Terhadap Pidato Pengantar Nota Keuangan Bupati

Editor: Administrator | Dibaca: 431
Ini Tanggapan Fraksi DPRD Inhu Terhadap Pidato Pengantar Nota Keuangan Bupati

PIRAMIDNEWS.COM - Fraksi yang ada di DPRD Indragiri Hulu (Inhu) memberikan tanggapannya terhadap pidato pengantar nota keuangan Bupati Inhu pada penyampaian RAPBD Perubahan Inhu tahun 2017 Rabu Siang (27/9). Tanggapan disampaikan secara bergantian oleh delapan fraksi dalam rapat paripurna DPRD Inhu.

Rapat paripurna yang mendengarkan pandangan umum fraksi tersebut dihadiri Plt Sekda Inhu H Hendrizal, Forkompimda, Kepala OPD, Para Camat, Pejabat Eselon III di jajaran Pemkab Inhu, Ketua Pengadilan Agama,  Ketua KPU Inhu serta 30 Anggota DPRD Inhu.

Delapan fraksi DPRD Inhu ini lebih banyak menyoroti tentang kenaikan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan, hal ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat.

Hamdani dari Fraksi Gerindra dalam kesempatan itu menyampaikan kekecewaannya, hal ini terkait tidak adanya dana untuk mahasiswa berprestasi.

“Mengapa dana hibah hanya difokuskan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) saja, sementara untuk mahasiswa yang berprestasi tidak ada. Kami sangat kecewa dengan hal ini, sedangkan dana pendidikan terus bertambah, demikian juga halnya dengan dana pendidikan lainnya," katanya.

Selain itu juga masalah anggaran kesehatan juga mengalami kenaikan, dengan kenaikan tersebut dirinya berharap dapat meningkatkan mutu pelayanan di dua instansi terkait.

“Fraksi Gerindra dalam hal ini juga menyoroti permasalahan infrastruktur di Kecamatan Batang Peranap yang dinilai masih sangat miris dan kurang mendapat perhatian,” ujarnya.

Bahkan, meskipun kades telah menyampaikan proposal untuk jalan penghubung antara Desa Sungai Aur dengan Desa Peladangan namun hingga saat ini belum juga terwujud.

Sedangkan Fraksi PPP melalui Mariadi meyampaikan sarannya terkait penempatan ASN yang tidak pada tempatnya, selain itu juga terhadap BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) yang tidak menganggarkan honor RT dan RW di tingkat Kelurahan.

“Saya berharap hal ini tidak terjadi lagi kedepannya, karena ini menyangkut hak dan pelayanan yang telah mereka lakukan,” harapnya.

Sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya  dikuatirkan akan terjadi rasionalisasi anggaran sebanyak 13 persen pada RAPBD Perubahan tahun 2017. Namun pada kenyataannya tidak, dimana RAPBD P Inhu tahun berjalan meningkat 7,24 %.

Pada APBD murni Inhu tahun 2017 jumlahnya Rp1. 433 miliar lebih, namun pada perubahan menjadi Rp 1. 540.085.711.995, artinya mengalami kenaikan lebih kurang Rp116. 857.773.895. Hal ini disampaikan Bupati Inhu Yopi Arianto dalam paripurna APBD P 2017 dalam paripurna DPRD Inhu. (mun)

 
Foto: Rapat Paripurna DPRD Inhu, Rabu (27/9).

×