Advertorial DPRD Bengkalis
Sabtu, 22 Juni 2019 - 22:41:33 WIB

Terkait Perubahan Isi Perda Pilkades, Pansus DPRD Bengkalis Konsultasi ke Dinas PMD Riau

Editor: Administrator | Dibaca: 24
Terkait Perubahan Isi Perda Pilkades, Pansus DPRD Bengkalis Konsultasi ke Dinas PMD Riau

PIRAMIDNEWS.COM - Pemerintah Kabupaten Bengkalis beberapa waktu lalu menyampaikan tiga Ranperda kepada DPRD Bengkalis yaitu Ranperda tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBD 2018, Ranperda tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2018 dan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda nomor 7 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa (Pilkades). Ranperda tersebut langsung disampaikan oleh Bupati Bengkalis Amril Mukminin.

Setelah disetujui untuk dibahas ke tingkat selanjutnya, DPRD Bengkalis kemudian membentuk Pansus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Menindaklanjuti hal tersebut Pansus Ranperda tentang Perubahan Perda nomor 7 tahun 2015 tentang Pilkades yang diketuai Rianto, Wakil Ketua H Mawardi, serta anggota Ita Azmi, H Zamzami, Syahrial, H Asmara, Hendri, Susianto SR, Febriza Luwu, Sofyan, Zamzami Harun, Adihan, Morison Bationg Sihite, Irmi Syakip Arsalan dan Pipit Lestari melakukan konsultasi dan koordinasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Riau, Jumat (21/6/2019). Hadir pula Arlis BPKAD dan Ahadi Bagian Hukum Bengkalis.

"Perda Pilkades di Kabupaten Bengkalis sudah disahkan dua tahun yang lalu, tetapi Pemda Bengkalis mengajukan perubahan terhadap substansi Perda karena adanya perubahan Permendagri No 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa," ujar Rianto.

Perubahan tersebut, lanjut Rianto, meliputi penambahan, pengurangan, dan penghapusan pasal-pasal tertentu untuk disesuaikan dengan Permendagri.

Yorin Effendi, Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Kelurahan menyebutkan, Perda Pilkades merupakan adopsi dari Permendagri No 65 tahun 2017 yang di dalamnya sudah diatur pasal-pasal perubahan.

"Terkait pasal-pasal yang ingin diperjelas atau dipersempit sebaiknya dikonsultasikan ke bagian hukum, yang jelas  Perda yang dikeluarkan nantinya tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya," terangnya.

Dari penjelasan tersebut, Ketua Pansus menyatakan masukan dan saran tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan Perda Pilkades Kabupaten Bengkalis.(sir/dprd)

Foto: Suasana pertemuan Pansus Pilkades DPRD Bengkalis dengan pihak PMD Riau, Jumat (21/6).   



×