Advertorial DPRD Bengkalis
Rabu, 07 Agustus 2019 - 21:43:54 WIB

Ranperda Perubahan Peraturan No 3 Tahun 2016, DPRD dan Pemkab Bengkalis Utamakan Layanan Publik

Editor: Administrator | Dibaca: 42
Ranperda Perubahan Peraturan No 3 Tahun 2016, DPRD dan Pemkab Bengkalis Utamakan Layanan Publik

PIRAMIDNEWS.COM - Perubahan nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis merupakan bagian dari Ranperda perubahan peraturan nomor 3 tahun 2016
yang telah melalui berbagai tahap konsultasi baik di tingkat Provinsi, Pusat dan Studi Banding.

Dengan adanya perubahan nomenklatur tersebut, Pansus SOTK DPRD Bengkalis meminta masukan ke DPMPTSP Kota Batam yang
menggawangi Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam. Merupakan salah satu dari sembilan MPP yang ada di Indonesia, MPP Kota Batam telah melayani 430 layanan perizinan maupun non perizinan, dan telah melayani hampir seribu masyarakat untuk mengurus perizinan hingga menjadi salah satu MPP terbaik di Indonesia. Sejumlah instansi bergabung di sana, seperti Kantor Pos, Imigrasi, Telkom, BP2RD, BPJS, Samsat, Kepolisian, dan lainnya.

Dalam pertemuan yang dilakukan di ruang rapat VVIP DPMPTSP tersebut, Pansus yang saat itu dipimpin Susianto SR disambut oleh Lia selaku Kasi Informasi dan Penanaman Modal dan Rina Kasi Data Penanaman Modal.

“Untuk menyempurnakan data dan informasi yang diperlukan untuk perubahan nomenklatur DPMPSP menjadi DPMPTSP, kami ingin
mendapatkan penjelasan tentang MPP yang menjadi kebanggaan Kota Batam ini, sehingga nantinya di Bengkalis memiliki pelayanan publik yang lebih baik lagi,” ujar Susianto.

Menjawab keinginan dari Pansus untuk lebih mengetahui tentang DPMPTSP Kota Batam, Kasi Informasi Lia menjelaskan bahwa DPMPTSP Kota Batam terdiri dari empat bidang dan satu sekretariat. Empat bidang dimaksud yaitu bidang Promosi Data Informasi, bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan, bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial serta bidang Perizinan Pembangunan Lingkungan Hidup.

“MPP Kota Batam diresmikan oleh Menpan RB September 2018 lalu tetapi sebelumnya sudah beroperasi sejak November 2017, sekarang sudah ada 33 instansi yang bergabung,” terang Lia.

DPMPTSP menyurati secara langsung Kemenpan RB untuk meminta bantuan bagaimana caranya agar instansi-instansi vertikal mau
bergabung di MPP dan menuliskan nama-nama instansi yang sekiranya bisa bergabung di MPP Kota Batam ini.

Simon Lumban Gaol menanggapi, “Kami berharap nantinya pelayanan publik di Kabupaten Bengkalis juga mampu semudah di Kota
Batam dan lebih ditingkatkan lagi, karena itu kami perlu mengetahui secara jelas teknis pelaksanaannya bagaimana.”

Untuk melihat secara jelas teknis pelaksanaan setiap instansi tersebut, anggota Pansus SOTK diajak berkeliling MPP untuk
mengunjungi satu persatu layanan yang disediakan oleh MMP Kota Batam.

Hadir dalam kunjungan itu Plt Kepala Bappeda Bengkalis Yuhelmi beserta jajaran, Kepala Dinas DPMPSP Basuki Rakhmad beserta jajaran, dan Kabid Perkebunan Dinas Pertanian. (sir/dprd)

Foto:  Pansus berfoto bersama saat berkunjung ke MPP Kota Batam.



×