Advertorial DPRD Bengkalis
Senin, 12 Agustus 2019 - 22:51:20 WIB

Komisi IV DPRD Bengkalis Antusias Selesaikan Masalah Pungli di Sekolah

Editor: Administrator | Dibaca: 81
Komisi IV DPRD Bengkalis Antusias Selesaikan Masalah Pungli di Sekolah

PIRAMIDNEWS.COM - Maraknya masalah Pungli (Pungutan Liar) di sekolah membuat banyak orang tua murid menjadi resah, terutama bagi orang tua murid yang tidak mampu yang hanya mengharapkan bantuan pendidikan dari sekolah dan pemerintah.

Ada beberapa orang tua murid yang mengadu dan meminta pertolongan terutama masalah keuangan kepada anggota Komisi IV DPRD tentang adanya oknum-oknum di sekolah meminta orang tua murid untuk membayar uang LKS dan pembayarannya diarahkan pada toko-toko tertentu.

Kejadian tersebut membuat Komisi IV berambisi dan antusias untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru.

Rapat yang diadakan pada Pukul 14.00 WIB di ruang rapat Lantai 2 dipimpin itu Abi Bahrun dan dihadiri wakil Ketua Nanang Haryanto, Sekretaris Irmi Syakip Arsalan serta anggota Komisi IV, baru-baru ini.

Rapat dibuka oleh  Drs Khalis Binsar Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Diskusi berlanjut dengan pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan anggota Komisi IV Abi Bahrun, Nanang Haryanto, Thamrin Mali, Irmi Syakip Arsalan, Syaukani, Fransisca, Dr Fidel dan Eddy Budianto untuk menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan.

Disepakati bersama, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis bersama Dinas Pendidikan Provinsi Riau akan mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi di lapangan dan apabila memang benar pungli tersebut terjadi di sekolah maka akan dilakukan tindakan tegas bagi sekolah tersebut.

Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis Nanang Haryanto usai pertemuan mengatakan, "kami dari Komisi IV akan mencari akar permasalahan terkait pungli ini, mengapa bisa terjadi atau adakah unsur kesengajaan dari pihak Sekolah," tuturnya.

Jelas Nanang lagi, larangan pungli mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, pasal 181 yang mengatakan Pendidik dan tenaga kependidikan baik perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar dan pakaian seragam di tingkat satuan pendidikan.

Sementara yang diperbolehkan adalah LKS yang di buat oleh guru sesuai dengan mata pelajaran terkait, dan dana BOS dapat dimanfaatkan untuk LKS oleh guru guna menunjang aktivitas belajar siswa sehingga siswa tidak perlu sama sekali mengeluarkan uang sepersen pun untuk pembelian LKS. (sir/dprd)

Foto:  Komisi IV DPRD Bengkalis foto bersama pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau usai rapat terkait dugaan pungli di Ruang Rapat Lantai 2 dipimpin Abi Bahrun dan dihadiri Wakil Ketua Nanang Haryanto, Sekretaris Irmi Syakip Arsalan.


×